badan pemeriksa keuangan dasar hukum tugas dan wewenang. Tugas. badan pemeriksa keuangan dasar hukum tugas dan wewenang

Sugiharto Jum'at, 23 Desember 2022 pukul 10:48:37 | 29639 kali Sampai sekarang masih banyak pihak yang belum memahami perbedaan dan persamaan antara audit eksternal dan internal di kalangan pemerintahan. 275, TLN NO. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Adapun sumber-sumber wewenang yaitu terdapat 3 wewenang yang pertama, atribusi yang berdasarkan Undang-Undang No. publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Secara resmi, BPK memiliki arti sebagai lembaga tinggi yang mengelola keuangan Negara serta menjamin tanggung jawabnya. Pasal 31 (1) BPK dan/atau Pemeriksa menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri. 9. Presiden adalah nama suatu jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi atau Negara. Komisi Yudisial 8. Isinya adalah sebagai berikut : Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan pada pemerintah pusat dan daerah, BI, BUMN, BUMD, badan layanan umum, dan lembaga lainnya. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang. pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti. Mahkamah agung 6. Republik Indonesia menyadari pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara. A. pelaksanaan hak, kewjiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (5) yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya surat penetapan pemerintah No. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, ada baiknya kami jelaskan terlebih dahulu. Menurut ketentuan Pasal 27 PBI No. 3. 00. Dalam hal ini, fungsi BPK tidak jauh berbeda dari tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab melakukan. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, tugas dan wewenang BPK menurut UUD 1945 adalah untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 1 Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi Badan Pemeriksa Keuangan, yang menjadi landasan dan pedoman dalamUUD 1945 Pasal 17. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang. 94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, yang untuk sementara masih menggunakan peraturan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (untuk selanjutnya disebut ‘APBDes’) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Penjelasan mengenai tujuan pembentukan, fungsi,. Hasil BPK antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), IHPS, Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Hasil Penghitungan Kerugian Negara, Hasil Pemantauan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana, Hasil Penghitungan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) – Apa yang dimaksud dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)? Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian BPK, syarat anggota, tujuan, fungsi, tugas, wewenang dan dasar hukum BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) secara lengkap. UUD 1945 hukum dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 17 Mei 2019. Dalam UU AP ini diatur mengenai tata. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berupa pengawasan terhadap keuangan negara dan daerah, serta pembangunan nasional. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 5. 04-11-2021. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yuk pahami tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di bawah ini. Mahkamah Konstitusi lahir. Tujuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Misi BPK diantaranya yaitu: Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Dalam UU ini diatur mengenai BPK yang diberikan tugas dan. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. TUGAS DAN. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Pasal 2. Melaksanakan berbagai tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Meski demikian, sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan Pemilu sudah dimulai sejak 1946. Syarat, tujuan, fungsi, tugas, wewenang dan dasar hukum bpk (badan pemeriksa keuangan) | pelajaran sekolah online. Pasal 22D UUD 1945. Mengubah serta menetapkan UUD. d triwulan III TA 2023 pada empat Daerah Otonomi Baru (DOB). 2) merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan 3) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. SubstansiaI: 'Formal. Jumat, 25 Mar 2022 17:15 WIB. tugas, fungsi, dan wewenang dpr menurut UUD 1945 dengan menjelaskan semua tugas dan fungsi yah secara benar dalam menjalankan wewenangnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK atau Badan. Pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi menegaskan, keuangan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan bagian dari keuangan negara yang tetap bisa diperiksa dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN; dan menjalankan tugas kebendaharaan Iainnya. 6/24/PBI/2004 peraturan Bank Indonesia, berikut tugas dan fungsi DPS secara rinci yang disadur dari. Tugas ketua BPK (merangkap anggota) yaitu: 1. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10. UU No 21 Tahun 2011_OJK. LN. PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. badan ini bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu. 1. (2) Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Keuangan Negara, yaitu : Membuat Makalah Perbedaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; 2. 00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana di perbarui melalui Peraturan Badan Pengawasan. BAB XIII. Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua: Isma Yatun; Lembaga menurut UUD secara implisit;. Pasal 22D UUD 1945 menyebutkan kewenangan DPD di bidang legislasi yakni pengajuan RUU tertentu. 9. Semoga bermanfaat! ARTIKEL LAINNYA. Lembaga Eksaminatif yang meliputi BPK dibentuk buat melaksanakan beberapa tugas. Pengertian, Wewenang, Fungsi, dan Tugas BPK. b. Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 1401/2023 tanggal 01 September 2023 perihal Penetapan Jadwal Lelang, BPK. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan APBN. Indonesia sendiri memiliki 3 lembaga yang berada dalam naungan Yudikatif. 58. 2023. Liputan6. 17/PMK. Tugas dan wewenang MK tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Profil BPK. 10. Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara. Perlu diketahui ada 3 lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal 90 (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; 5 Siswanto Sunarto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012,Pengertian dan dasar hukum BPK. Tugas dan fungsi PPATK. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua BPK. 12 September 2023. DPD mengemban tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945 dan UU. Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Hal itu menjadi pertimbangan pembuatan aturan hukum yang mengatur tentangnya. 03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang telah diubah dengan Peraturan. Selain mempunyai tugas yang jelas, terdapat beberapa fungsi BPK yang perlu diketahui. Contohnya: Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006: membahas tugas BPK. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan sebagai pengganti UU RI No. baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil. id - Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Dasar Hukum Presiden. Bagian Kedua Kebebasan dan Kemandirian. Berdasarkan UU No. Bidang Tugas Pimpinan BPK. Kekuasaan Konstitutif. Jenderal Gatot Subroto Kav. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 Muhammad Imron Rosyadi, “Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara”, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Januari-Juni 2016, hal. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang. Tugas Dan Wewenang DPR. Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal. b. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas yang berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK, bukan Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan / konsultasi, dan pendapat. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Pada semester II tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran (TA) 2022 s. Perbedaan antara BPK dan BPKP yang pertama adalah mengenai dasar hukum pembentukannya. Mengubah serta menetapkan UUD. id ABSTRACT This article discusses the mechanism for conducting audits carried out by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) after the. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No. Tugas Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mana mempunyia wewenang mengelola dan bertanggung jawab terhadap finansial negara. Dalam Pasal 2 dan 3 dijelaskan soal dasar hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berbunyi: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota. Tugas dan Fungsi BPKP. Dalam pejabaran lebih operasional yang diatur di dalam PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 4 (empat) butir kewenangan PPTK dalam PP 12 Tahan 2019 tersebut dijelaskan menjadi 3 (tiga) kelompok tugas besar PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi (Bab I. Panitera Muda Hukum. Kajur dan Sekjur yang memberikan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06. A. Dasar hukum peraturan bpk ini adalah uu nomor 15 tahun 2006. Pemisahan kekayaan negara, yakni perusahaan negara atau daerah, tidak berakibat pada peralihan hak dari negara ke. Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuangan Negara. Kita mengetahui bahwa ada beberapa lembaga pengawasan yang ada di lingkungan pemerintah, yaitu: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan. melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua; Pengertian BPK – Dasar Hukum, Tugas, Fungsi, Tujuan, Nilai, Kewajiban, Hukuman, Anggota : Dalam hal ini pemeriksa keuangan atau yang disingkat dengan BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimana memiliki wewenang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama De Javasche Bank N. 4. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar. tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada instansi pemerintah, lembaga,. Relevansi Badan. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. e. 94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa. Ag. Dibanding Mahkamah Agung, keberadaan dan wewenang Mahkamah Konstitusi di tanah air masih bisa dibilang “baru”. Hubungan Bank Indonesia dengan lembaga negara lainnya dan masyarakat baik secara pribadi ataupun kelompok. - 2 - Dengan Persetujuan Bersama. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dasar Hukum. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala desa berwenang: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; mengangkat dan. 3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 4. Bidang Tugas Pimpinan BPK. KOMPAS. Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat. Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan,. Namun mengingat dibutuhkannya aparat pengawasan yang dapat melakukan pengawasan lintas sektoral serta berperan aktif. id Tugas dan Wewenang BPK. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Fungsi Lain-Lain. Aturan mengenai LPSK tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya berlandaskan pada lima asas, yakni keterbukaan, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan proposionalitas. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 10. laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ag. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. UU 24 tahun 2003 tentang kewajiban atau tugas Mahkamah Konstitusi adalah: "Memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela,. Nah itulah ulasan lengkap mengenai dasar hukum, tugas dan wewenang dari DPD RI. Keberadaan badan yang akan yang akan melakukan fungsi pemeriksaan telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar yang dinyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Melaksanakan: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua; tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK; hubungan. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan. Pemeriksaan berdasarkan UU tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Otoritas Jasa Keuangan. Terkait fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang berikut: Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang. 60. Untuk setiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan laba-rugi kepadaMenteri yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktuyang ditentukan dalam peraturan pendiriannya. Pelaksanaan pemeriksaan BPK. tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam Pengawasan. Terhitung sudah tujuh kali sidang di Mahkamah Konstitusi. Badan Pemeriksa Keuangan Dasar hukum Atribusi wewenang dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) dan ayat (2). Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil. Sebagai negara demokrasi, peran DPR menjadi penting. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Negara Hukum. 31 Jakarta Pusat 10210. 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagiKomisi Yudisial,. Pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara menjadi nilai dasar terbentuknya badan pemeriksa keuangan (bpk). Badan pengawas atau pemeriksa tugasnya melakukan pengawasan, apakah pengurus telah. 6 Reviews · Cek Harga: Shopee. Tugas yang dimiliki LPSK. Melantik Presiden serta Wakil Presiden. Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kehormatan.